Kritik Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzah Unggah Twit 'Sampai #TahunTerakhir'
Loading...
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia itu pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hanya memperkaya kalangan kaya.
Kritik tersebut disampaikan Fahri Hamzah lewat akun twitternya @fahrihamzah; pada Kamis (20/12/2018) malam. Fahri menyinggung tujuan dasar Pancasila yang kini justru berbanding terbalik selama pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
"Sampai #TahunTerakhir aku belum lihat gagasan kalian. Tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara rakyat makin saling curiga dan isu SARA semakin merajalela. Apa yang dulu tak pernah ada sekarang ada di mana-aman. Hawanya seperti perang saudara. #ApaGagasanKalian ?," tulis Fahri Hamzah.
Tidak hanya perbedaan dalam beragama, ketimpangan antara penegakan hukum menurutnya sangat disesuaikan dengan selera pemerintah. Fahri pun mempertanyakan hukum yang kini kian menjauhi rasa keadilan.
"Sampai #TahunTerakhir aku belum lihat gagasan kalian, tentang Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sebab hukum semakin tidak adil lahirkan masyarakat tanpa adab. Bagaimana gagasan kalian tentang wibawa hukum? Mengapa ia makin tak pasti dan menjauhi keadilan? #ApaGagasanKalian ?," tulis Fahri Hamzah.
Hal serupa disampaikan Fahri mengenai sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Bukan menggabungkan Nusantara, selama pemerintahan Jokowi Indonesia justru terpolarisasi lewat kebijakan yang tidak memihak serta maraknya hoax.
"Sampai #TahunTerakhir aku belum melihat gagasan kalian, Tentang Persatuan sebab jangankan menyatukan bangsa, kalian malah kelabakan mengelola perbedaan. Orang2 berkumpul dan berbisik menjadi sasaran. Perang hoax kiri kanan produksi hoax kiri kanan. #ApaGagasanKalian ?," jelas Fahri Hamzah.
"Sampai #TahunTerakhir aku belum melihat gagasan kalian tentang Permusyawaratan dan Demokrasi, pemilihan dan sistem perwakilan. Sementara data penduduk masih simpang-siur kartu penduduk masih keluyuran, bocor sembarangan. #ApaGagasanKalian menuntaskan kecemasan?," tambahnya.
Kegagalan pemerintahan Jokowi katanya meliputi kesejahteraan sosial. Ekonomi katanya memihak kepada kalangan kaya yang semakin kaya, sementara rakyat pra sejahtera kian dipersulit dengan mahalnya sembako impor, seperti gula dan beras.
Belum lagi defisitnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menyulitkan seluruh rumah sakit di Indonesia. Sebab, tersendatnya pencairan tagihan rumah sakit secara langsung menghentikan layanan terhadap pasien.
"Sampai #TahunTerakhir aku tak temukan apa gagasan kalian tentang Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat? Kenapa ekonomi milik segelintir orang? Kenapa BPJS rugi gak ketulungan? Kenapa yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah anak? #ApaGagasanKalian tentang pengangguran?," tanya Fahri Hamzah.
TribunNews
Loading...
loading...
